May 23 2012

Designing the Right of Reply

Published by at 10:38 am under Pelatihan

Hak Jawab…???
Hak (seseorang, kelompok atau badan hukum) untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Isi Hak Jawab
Hak Jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan.

Latar Belakang

  • Dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses proporsional.
  • Partisipasi masyarakat memelihara kemerdekaan pers dan menghormati Hak Jawab.
  • Terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang mempublikasikan (Pasal 1 Ketentuan Umum nomor 11 UU no 40/1999 tentang Pers).
  • Hak Jawab berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas.
  • Pers wajib melayani setiap Hak Jawab (Pasal 5 UU Pers).

Fungsi Hak Jawab

  1. Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat;
  2. Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers;
  3. Mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers;
  4. Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.

Tujuan Hak Jawab

  1. Memenuhi pemberitaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang;
  2. Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat;
  3. Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers;
  4. Mewujudkan itikad baik pers.


Pengaju Hak Jawab

  • Hak Jawab diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan, dengan tembusan ke Dewan Pers.
  • Dalam hal kelompok orang, organisasi atau badan hukum, Hak Jawab diajukan oleh pihak yang berwenang dan atau sesuai statuta organisasi, atau badan hukum bersangkutan.

Pengaju Hak Jawab

  • Pengajuan Hak Jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada resaksi dengan menunjukkan identitas diri.
  • Pihak yang mengajukan Hak Jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan dengan data pendukung.

Teknis Hak Jawab

  • Pelayanan Hak Jawab tidak dikenakan biaya.
  • Pers dapat menolak isi Hak Jawab jika:

1.    Panjang/durasi/jumlah karakter materi Hak Jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;
2.    Memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;
3.    Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum;
4.    Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum.

  • Hak Jawab dilakukan secara proporsional:

1.    Hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan;
2.    Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak;
3.    Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, features, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan dalam format iklan;

  • Teknis Hak Jawab

1.    Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya, atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan:
2.    Untuk pers cetak wajib memuat Hak Jawab pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab dimaksud diterima redaksi;
3.    Untuk pers  televisi dan radio wajib memuat Hak Jawab pada program berikutnya.

  • Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaan;
  • Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong, pers wajib meminta maaf.
  • Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan.
  • Tanggung jawab terhadap isi Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers yang memublikasikannya.
  • Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan, pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak.
  • Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers.
  • Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500juta (Pasal 18 ayat (2) UU no 40/1999 tentang Pers.

Meminta Hak Jawab

  • Surat Pengantar kepada Media dengan tembusan Dewan Pers, disertai lampiran:

1.    Lampiran 1: Kliping/rekaman yang dianggap merugikan.
2.    Lampiran 2: Isi berita yang dianggap salah.
3.    Lampiran 3: Pernyataan Hak Jawab.

  • Hal-hal teknis yang harus diperhatikan
  • Tunjukkan letak kesalahan pemberitaan sedetil mungkin (pada edisi kapan, di halaman berapa, kolom berapa dan baris berapa).
  • Jika dipandang perlu, cantumkan permintaan agar media meminta maaf atas kesalahan pemberitaan yang dibuat dan memuat hak jawab yang dikirimkan secepatnya.
  • Hak Jawab terdiri dari Kata Pengantar (dibuat terpisah) dan Inti Hak Jawab.
  • Inti Hak Jawab berisi:

1.    Menunjuk kesalahan pemberitaan yang dimuat.
2.    Beberkan fakta yang ada sebagai  Jawaban atas kesalahan pemberitaan yang terjadi.

Merancang Hak Jawab Oleh: Asmono Wikan disampaikan dalam Workshop How to Handle Press Well "Mengelola Krisis di Media & Merancang Hak Jawab" 15 Mei 2012, di Harian Kedaulatan Rakyat - Yogyakarta

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

*