Feb 03 2012

LKBH UII Adakan Penyuluhan Melek Hukum di Pajangan, Bantul

Published by at 9:32 am under News

Antusiasme peserta dalam Penyuluhan melek hukum lanjutan dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UII (LKBH FH UII). (Reportase & Photo: Tri Sihono)

UU RI No.8 tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen dibuat untuk kepastian hukum bagi konsumen maupun produsen. Demikian prolog yang disampaikan dalam penyuluhan melek hukum lanjutan oleh Ainul Helmi F., SH. dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UII (LKBH FH UII) Rabu, (1/2). Bertempat di Angkringan Monggosip Desa Wisata Krebet, Pajangan, Bantul dengan peserta warga konsumen perumahan Bumi Guwosari Indah Blok 8 dan 9 yang tergabung dalam Gerakan Peduli Hak Konsumen (Geplak Bantul) sangat antusias mengikutinya. Dimana penyuluhan hukum ini sebagai bagian kelanjutan dari penyuluhan hukum sebelumnya Sabtu (14/1) di wilayah yang sama. Pada penyuluhan melek hukum pertama dengan materi pertanahan, maka pada penyuluhan lanjutan ini lebih spesifik dengan tema sesuai dengan kebutuhan masyarakat konsumen perumahan “Kiat mempertahankan hak konsumen dari upaya merugikan oleh produsen”.

Dalam paparan lebih lanjut bahwa dalam UU RI No.8 Thn.1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada bab III pasal 4 dimana Hak Konsumen adalah: a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa; c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengani kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Pada Bab X Penyelesaian Sengketa Pasal 45 berisi (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. (2). Penyelesian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. (3). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-udang. Dan dipasal 46 (1). Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit. (2). Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

Pada paparan kedua oleh Awaludin, SH disampaikan pada praktiknya, pengembang perumahan yang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan realisasinya adalah bentuk penyelewengan. Informasi yang seharusnya diterima A, namun pada kenyataanya jadi B. Dan ini menjadikan sengketa, maka ada beberapa upaya yang bisa diambil, salah satunya dengan mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai peradilan kecil. “Karena badan ini tidak mempunyai kewenangan menghukum seperti peradilan umum, namun hasilnya bisa dijadikan sebagai bukti bahwa pada dasarnya telah terjadi mediasi. Adapun kewenangan BPSK lebih ke arah hak-hak konsumen yang dilanggar, dan tidak akan mencampuri hal lainnya” ungkapnya.

Setelah paparan, dilanjutkan sessi tanya jawab, dimana warga banyak yang menanyakan alur proses peradilan baik materi laporan atau gugatan, prosedur, jalur yang harus ditempuh mediasi ataupun secara hukum.

Disampaikan oleh Slamet HS salah satu peserta penyuluhan sekaligus tokoh masyarakat setempat, menaruh harapan terhadap kepedulian LKBH UII, semoga ke depan tetap menjadi mitra dan ujung tombak bagi masyarakat yang membutuhkan sarana untuk menyelesaikan masalah atau kasus yang dihadapi, sehingga kesadaran hukum warga masyarakat khususnya diwilayah Bantul dan sekitarnya bisa meningkat.

2 responses so far

2 Responses to “LKBH UII Adakan Penyuluhan Melek Hukum di Pajangan, Bantul”

  1. yuan arief SHon 10 Feb 2012 at 7:49 pm

    Fiat justitia ruat caelum, Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh, walau yang dilawan adalah para bedebah yang berlindung dibalik kekuasaan. memperjuangkan keadilan adalah amal sholeh, maju terus , kami mendukungmu....viva justitia

  2. PAMERGUSIon 20 May 2012 at 1:11 am

    PAMERGUSI GLORY.. 😀

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

*