Dec 23 2011

UU ITE Ancaman Serius Para Bloger

Published by at 2:20 pm under Perlu Diketahui

RUU ITE yang telah disahkan DPR pada 25 Maret 2008 lalu tinggal menunggu waktu untuk dapat diberlakukan. UU ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Namun pada saat yang sama pula, UU ITE ini telah menunjukkan watak aslinya yang anti terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap kemerdekaan menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi yang justru dijamin dalam UUD 1945.

UU ITE ini jelas merupakan ancaman serius bagi bloger Indonesia, setidaknya ada 3 ancaman potensial yang akan menimpa bloger Indonesia, yaitu ancaman pelanggaran kesusilaan (pasal 27 ayat 1), penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (pasal 27 ayat 3), dan penyebaran kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat 2). Ancaman pidana untuk ketiganya pun tak main-main penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar rupiah.

Dalam konteks pidana, ketiga delik ini masuk dalam kategori delik formil, artinya tidak perlu dibuktikan akan adanya akibat dianggap sudah sempurna perbuatan pidananya. Ketentuan delik formil ini, di masa lalu sering digunakan untuk menjerat pernyataan-pernyataan yang bersifat kritik.

No

Untuk lebih jelasnya mari kita baca substansi dari ketentuan pidana tersebut:

Pasal

Keterangan

Pasal

Ancaman Pidana

1

27 (1)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

45 (1)

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2

27 (3)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

3

28 (2)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

45 (2)

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) memiliki tiga unsur yang sama yaitu (1) unsur setiap orang, (2) unsur dengan sengaja dan tanpa hak, dan (3) unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik.

Sementara Pasal 28 ayat (2) memiliki tiga unsur yang patut dicermati yaitu (1) unsur setiap orang, (2) unsur dengan sengaja dan tanpa hak, dan (3) unsur menyebarkan informasi.

Untuk bloger dari ketiga ketentuan ini unsur ketigalah yang paling menentukan, karena bloger sudah dapat dipastikan melakukan perbuatan pidana yang sangat sempurna yaitu (sudah pasti dengan sengaja) menyebarkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses. Sungguh sempurnalah jerat hukum untuk Bloger Indonesia. Unsur ketiga inilah yang paling karet, tidak hanya menampilkan saja sebuah informasi, tetapi juga termasuk memberikan taut ke sebuah situs, merupakan ranah yang dapat dijamah oleh unsur ketiga ini.

Ketiga ketentuan dalam UU ITE ini jelas bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2), ayat (3), dan Pasal 28 F UUD 1945 yang mensyaratkan adanya perlindungan bagi kemerdekaan menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi di Indonesia. UU ITE ini jauh dari keinginan pemerintah membatasi akses pornografi akan tetapi secara lebih jauh berusaha untuk membatasi kegiatan masyarakat untuk melakukan 5 M yaitu mencari, menerima mengolah, mengelola, dan menyalurkan informasi.

Untuk itu, para bloger Indonesia, waspadalah pada bahaya ini. Cepat atau lambat, bahaya ini akan mengancam hak anda. Langkah apa yang harus dilakukan tak lain dan tak bukan mengajukan permohonan ke MK agar ketiga ketentuan ini dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Bloger Indonesia, Bersatulah!

Sumber: http://anggara.org/2008/03/26/uu-informasi-dan-transaksi-eletronik-uu-ite-adalah-ancaman-serius-bagi-bloger-indonesia/

---

Perdebatan Pasal 27 ayat 3 UU ITE

---

Pasal 27 ayat 3 Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) kembali hangat diperbincangkan. Kalangan akademisi, politikus, dan aktivis social networking kembali memperdebatkan tentang esensi dari pasal yang memidanakan pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media internet.

Bagi kubu yang pro Pasal 27 ayat UU ITE, pasal ini berfungsi untuk melindungi hak orang yang dicermakan nama baiknya atau dihina melalui media internet. Bagi kubu yang kontra, pasal ini rumusannya dianggap sebagai jaring empuk untuk membungkan kritik atau bahkan kebebasan berkespresi di internet. Polemik inipun berujung pada dilakukannya judicial review, dan dalam putusannya Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) menolak bahwa pasal ini bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 45).

Hukum di Indonesia, khususnya yang tertuang dalam KUHP memuat setidaknya 8 kaliber penghinaan, adapun klasifikasi penghinaan dalam KUHP adalah sebagai berikut:

  1. pencemaran lisan [Pasal 310 Ayat (1)];
  2. pencemaran tertulis [Pasal 310 Ayat (2)];
  3. fitnah (Pasal 311 – 314);
  4. penghinaan ringan (Pasal 315);
  5. pengaduan fitnah (Pasal 317);
  6. menimbulkan persangkaan palsu (Pasal 318);
  7. penghinaan terhadap orang mati lisan (Pasal 320); dan
  8. penghinaan terhadap orang mati tertulis (Pasal 321)

Jauh sebelum perdebatan tentang Pasal 27 ayat 3 UU ITE, beberapa ahli hukum juga berbedan pendapat tentang perlu atau tidaknya dibuat Undang-undang yang membuat aturan tentang pidana dengan media internet. Beberapa ahli mengatakan tidak perlu menggunakan Undang-undang baru untuk memidanakan seseorang, karena secara jelas Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) masih relevan, sehingga rumusan KUHP ditafsirkan dengan penafsiran ekstensif pada kejahatan yang menggunakan media internet, pendapat ini dilontarkan oleh Mardjono Reksodiputro1. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut:

  1. Pelanggaran kesusilaan: 282, 283, 311, 506 KUHP
  2. Perjudian: 303 KUHP
  3. Pencemaran nama baik: contohnya Pasal 310-311 KUHP
  4. Pemerasan atau pengancaman: 335 dan 369 KUHP
  5. Penipuan: 372, 378, 379, 386, dan 392 KUHP
  6. Menyebarkan informasi yang menyesatkan: 160 dan 161 KUHP
  7. Pengancaman kekerasan: 368 KUHP
  8. Akses area orang lain tanpa ijin: 167 dan 551 KUHP
  9. Mencuri dengar/menyadap: 112, 113, 114, 322, 323, dan 431 KUHP
  10. Membuat tidak dapat dipakainnya sarana umum: 408 KUHP
  11. Pemalsuan dokumen: 263, 264, 266, dan 271 KUHP

Ahli hukum yang lain berpendapat bahwa membuat aturan tentang cyber law perlu, mengingat kepastian hukum diranah mayantara perlu dilindungi haknya. Tindak pidana yang menyangkut komputer haruslah ditangani secara khusus, karena cara-caranya, lingkungan, waktu, dan letak dalam melakukan kejahatan komputer adalah berbeda dengan tindak pidana lainnya. Pendapat kedua ini diantaranya dilontarkan oleh J. Sudama Sastroandjojo2.

Kembali pada Pasal 27 ayat 3 UU ITE, perdebatan (diluar konteks judicial review) yang sampai hari ini masih berlangsung. Beberapa pendapat yang mendukung adanya Pasal 27 ayat 3 UU ITE adalah sebagai berikut:

1. Dr. Edmon Makarim, S.H., S.Kom, LL.M (Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

Pada pokoknya Edmon Makarim menjelaskan bahwasanya Pasal 27 ayat 3 UU ITE haruslah tetap ada agar sistem elektronik tidak menjadi ajang untuk saling mencemarkan nama baik karena dampaknya bersifat masif3. Untuk menggunakan pasal ini, penyidik dan jaksa penuntut umum haruslah dapat membuktikan dua unsur obyektif, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak.

2. Muhammad Salahuddien Manggalany, S.T. (Wakil ketua Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure)

Pada pokoknya M. Salahuddien tidak sepakat dengan argumentasi bahwa pasal pencemaran (defamation) sering digunakan untuk membungkam kritik masyarakat terutama di alam reformasi yang sangat terbuka selama ini. Untuk membuktikan dugaan tersebut harus didukung data yang kuat dan lengkap. Ancaman dalam UU ITE lebih berat dari KUHAP adalah karena pertimbangan dampak kerusakan yang dihasilkan oleh pencemaran dengan menggunakan teknologi informasi yang bersifat meluas, jangka panjang dan dapat berulang sehingga kerugian yang dialami korban jauh lebih besar (efek amplifikasi) dibandingkan apabila pencemaran terjadi melalui saluran konvensional.4

Sementara itu, pada kubu yang mempertanyakan rumusan pasal tersebut, alasan utamanya karena pasal ini memiliki ketidakjelasan rumusan pasal sehingga sangat rentan terjadi multiinterpretasi. Beberapa pendapat tersebut diantaranya:

1. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga)

Pada pokoknya mempertanyakan pencantuman frasa “tanpa hak” dalam pasal tersebut. Alasannya adalah apakah ada otoritas resmi yang memiliki otoritas resmi untuk mengizinkan pihak tertentu untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Tidak mungkin sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan tersebut menjadi terhapus karena ada pihak yang dapat memberikan hak kepada pihak lain untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dengan kata lain rumusan tersebut dibuat berlebihan.5

2. Adami Chazawi, S.H (Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Pada pokoknya berpendapat andaikata tidak dirumuskan sebagai penghinaan lex specialis, penghinaan melalui media elektronik (internet) tetap bisa menggunakan pasal-pasal penghinaan di KUHP yang sesuai dengan kasusnya, dengan cara menafsirkan misalnya berdasarkan tujuan dari dibentuknya kejahatan penghinaan atau yang lebih ekstrim dengan penafsiran ekstensif. Dengan dicantumkan/disebutkan frasa ”pencemaran dan/atau penghinaan”, bisa terjadi salah menafsirkan – seolah-olah bentuk-bentuk penghinaan selain pencemaran – tidak masuk dalam pengertian/cakupan tindak pidana Pasal 27 Ayat 3 UU ITE. Kedelapan bentuk penghinaan (dalam KUHP) jika dilakukan dengan menggunakan sarana eletronik diancam pidana yang sama yakni maksimum 6 tahun penjara dan/atau denda maksimum Rp 1.000.000.000,00 (satu milar rupiah). Padahal jika kembali pada azas penghinaan yang dibeda-bedakan menjadi 8 macam yang diancam dengan pidana yang berbeda-beda, artinya dibebani tanggungjawab sendiri-sendiri secara berbeda-beda berat ringannya. Lebih fatal lagi jika pertanggungjawaban pidana pada penghinaan ringan disamakan dengan fitnah oleh UU ITE dengan ancaman pidana yang sama, yakni maksimum 6 tahun penjara.6

Itulah tadi perbedaan pendapat menyikapi rumusan Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Perbedaan pendapat itu saat ini dikalangan akademisi masih terjadi. Secara yuridis memang putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak bertentangan dengan UUD 45, tetapi melihat implementasi di lapangan, maka sebaiknya rumusan pasal 27 ayat 3 dan ketentuan sanksi dilakukan revisi agar terjadi harmoni. Selain itu tak kalah pentingnya edukasi terhadap aparat penegak hukum yang gaptek a.k.a gagap teknologi bahwa berdasarkan fakta di lapangan pengetahuan mereka tentang kasus yang berhubungan dengan teknologi informasi kurang memadai.

———

1. H. Arsyad Sanusi, 2011, Cybercrime, Milestone, Jakarta, hal. 405

2. ibid, hal. 406

3. Edmon Makarim, 2010, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 302

4. Arsip Milis Telematika diakses 14 Juli 2011.

5. Sutan Remy Syahdeini, 2009, Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, Grafiti, Jakarta, hal. 232-233.

6.Adami Chazawi, 2009, Makalah Penghinaan Dalam Hukum Positif di Indonesia.

http://samardi.wordpress.com/2011/07/15/perdebatan-pasal-27-ayat-3-uu-ite/

Tanggapan

Salah satu pertimbangan MK tidak mengabulkan permohonan judicial review Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena dampak yang ditimbulkan dari pencemaran nama baik atau sejenisnya itu di dunia maya adalah sama seperti di dunia nyata.

Menurut saya, MK memang harus begitu. Memutus atas dasar kepentingan umat berdasarkan alasan sosiologis. Jadi, tidak hanya mendasarkan pada apakah bertentangn dengan UUD NRI 1945 atau tidak.

Klausul di dalam KUHP menurut saya belum sepenuhnya bisa menjangkau ranah maya. Karena tidak secara jelas ditulis media internet atau sejenisnya dalam kasus pencemaran nama baik ini. Yah…kemunculan UU ITE bagi saya sangat perlu.

Salam kenal Mas…

Saya Sindhu. Blog saya: http://0sprey.wordpress.com

---

Potret Kisah Prita: Pasal 27 ayat 3 UUITE dalam Perpekstif Islam

Kemajuan teknologi yang berkembang begitu pesat telah melebur di kehidupan manusia, sampai-sampai seolah sudah cukup sulit untuk dilepaskannya. Sebagaimana teknologi internet yang kini telah menjadi suatu yang niscaya sebagai sarana informasi sekaligus transaksi. Internet yang sebelumnya dinilai sebagai dunia “kedua” atau dunia maya, sekarang ini bisa dibilang sudah menjadi bagian dari dunia nyata. Internet bukan saja mampu memberikan informasi-informasi global secara cepat, namun juga bisa mencairkan uang, meningkatkan prestise seseorang, sampai alat menggulingkan pemerintahan sebagaimana yang baru-baru ini terjadi di Mesir. Karena alasan ini pula kemudian pemerintah merasa perlu mengeluarkan kebijakan untuk membuat Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).

UUITE ini dalam penyusunannya tentunya tidaklah terlepas dari dua naskah akademis oleh Tim Unpad yang ditunjuk oleh Depkominfo, yang kemudian bekerjasama bersama para pakar ITB yang menghasilkan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI) dan Tim UI yang ditunjuk Deperindag yang menghasilkan naskah akademis RUU Transaksi Elektronik. Kedua RUU ini lalu diolah atau disesuaikan kembali oleh Tim dari pemerintah yang dipimpin Prof. Ahmad M Ramli SH yang hasilnya selanjutnya disahkan DPR, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).

Melihat maksud baik sebelumnya tentang RUU UUITE untuk mengakomodir perlindungan hukum pengguna internet-dari ancaman sampai kepastian hukum penggunanya- serta proses penyusunannya yang tidak sederhana, namun apakah kemudian memang sudah benar untuk lekas disahkan? Pertanyaan ini tidaklah boleh dijawab sederhana, karena realitas implementasinya sangat paradoks, serta melihat sudah menimbulkan ‘korban’ yang tidak sedikit dan tragisnya sebelum RUU ITE disahkan pun sudah ada yang dijerat kasus tentang hal ini. Korban demi korban UU ITE berjatuhan, sebut saja misalnya Herman Saksono, Narliswani (Iwan) Piliang, Erick Jazier Adriansjah, Nur Arafah, Bambang Kisminarso, Yudi Latif, dan Prita Mulyasari. Mereka disebut ‘korban’, karena ukuran hukum yang dikenakannya masih rancu, yang masih terdapat pintu interpretasi yang sangat luas.

Namun dari kasus-kasus yang ada, khusus kasus Prita mungkin yang paling ramai diberitakan. Sampai banyak kalangan memberikan perhatian. Mayoritas dari mereka mengatakan apa yang dihadapi Prita Mulyasari ini tidaklah adil. Email curhatan pribadinya yang tersebar ke rekan-rekannya-mengenai kondisinya saat di RS. Omni yang menurutnya tidak menunaikan janjinya sebagaimana diiklan dan sekaligus dinilai tak sesuai dengan visi-misinya-membuatnya dijerat pasal 27 ayat 3 UU ITE. RS Omni yang mustinya memberikan hak Prita dengan penjelasan secara fair, secara jujur, secara terbuka, secara proporsional, justru ngotot berupaya mempidanakan Prita.

Fenomena media massa yang meliput secara masif tentang kasus Prita hingga membuat gempar negeri ini, telah memberikan kesadaran pemahaman yang meluas di kalangan masyarakat tentang UU ITE. Dampak kesadaran ini memuncratkan air mata rakyat Indonesia dalam melihat keadaan Prita Mulyasari, yang selanjutnya melahirkan demonstrasi besar-besaran dari pelbagai elemen, baik di ranah nyata masyarakat ataupun di dunia maya. Pengumpulan koin untuk Prita, merupakan wujud nyata air mata rakyat tak lagi bisa dibendung dan mulai membeku dalam melihat kisah Prita Mulyasari yang menurutnya cukup memilukan, mengerikan. Meskipun demikian, ternyata belum mampu membuat Prita bisa istirahat. Kasasi, dikabulkan oleh MA.

Melalui kasus Prita ini, sehingga banyak sekali pihak-pihak yang menilai jika UU ITE ini, khususnya pasal 27 ayat 3, merupakan alat tirani yang akan digunakan pemerintah SBY untuk memasung suara pihak-pihak yang berusaha mengangkat kejahatan-kejahatan yang dilakukan olehnya ataupun oknum-oknum yang dekat dengan kekuasaan. Suatu ironi, Prita menjadi pesakitan kebebasan berpendapat di Negara yang mengusung demokrasi. Melalui kasus-kasus tersebut di atas, menunjukkan apabila pemerintah telah melanggar Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.“

Sampai di sini, dengan melihat realitas bahwasanya mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, semoga tidak ada salahnya apabila penulis mencoba melirik fenomena yang demikian melalui kerlingan Islam.

Meraba UU ITE dengan Sentuhan Ringan Islam

Membaca maksud dari dibuatnya UU ITE ini pada dasarnya baik. Hanya saja apabila sesuatu yang baik tidak diikuti dengan mekanisme yang baik, tidak terukur secara matang, bisa saja membuahkan hasil yang tidak baik. Ini tujuannya agar tidak menghasilkan sesuatu yang mubadzir (sia-sia). Hal ini juga diterangkan dalam Islam, apabila mengambil suatu mekanisme haruslah terukur, terstruktur, jelas. Sebagaimana tersebut dalam hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani, “Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas, dan tuntas).”

Kemubadziran saja tidak diperbolehkan, terlebih perihal UU ITE ini terkait dengan hak orang lain, yang apabila salah mengambil keputusan akan menimbulkan korban. Melihat bahayanya, mustinya dalam menerapkan aturan tidaklah boleh asal-asalan. Membuat suatu aturan hukum, tidak diperbolehkan apabila masih memuat interpretasi luas yang dapat menimbulkan polemik panjang, karena mudhorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka, membuat sebuah hukum harus jelas, baik dalam ranah logika sekaligus kadar-ukurannya, sehingga mudah pula dalam menjalankan aturannya secara tegas. Hadits riwayat Ibnul Mubarok, disebutkan bahwasanya Rasullullah SAW bersabda, “Jika engkau ingin mengerjakan pekerjaan maka pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambilah dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah.”

Terkait dengan Undang-Undang yang sarat interpretative ini, selain berbahaya karena kemungkinan jatuhnya korban sangat besar, juga membahayakan seorang hakim tergelincir dalam sebuah keputusan yang salah. Padahal, dengan Undang-Undang yang terukur dan jelas saja, hakim masih bisa terperosok pada sebuah kesalahan terlebih dengan kondisi Undang-Undang yang sarat debatable. Islam cukup hati-hati dalam hal ini, sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, bahwasanya sayidah Aisyah mengatakan apabila Rasulullah Saw pernah berkata,”Sesungguhnya seorang hakim salah dalam memberi pengampunan lebih baik, dari pada salah dalam menentukan hukuman.”

Hadits Rasulullah Saw yang lainnya, sebagaimana diriwayatkan Tirmidzi dan al-Baihaqi, “Sesungguhnya lebih baik bagi penguasa bertindak salah karena membebaskannya daripada salah karena menjatuhkan hukuman.”

Berdasarkan pertimbangan di atas, di sini akan sedikit mengulas seputar UU ITE. Akan tetapi, meskipun dirasa cukup banyak ditemui unsur ketergesa-gesaan di banyak pasal pada UU ITE ini, agar pembahasan ini tidak terlampau melebar maka dibatasi hanya pada pasal 27 ayat 3. Tujuan lainnya, karena melihat pasal ini telah menimbulkan jatuh korban, ibu Prita Mulyasari.

Pasal 27 ayat 3 dalam Perpekstif sederhana Islam

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,” demikian bunyi UU no. 11 tahun 2008 tentang ITE, Bab VII mengenai Perbuatan yang Dilarang, Pasal 27 ayat 3. Perihal pencemaran nama baik yang tersebut di Pasal 27 ayat 3 UU ITE ini, sebenarnya tertuang juga di KUHP seperti di Pasal 310, Pasal 311 ayat 1, Pasal 315, Pasal 317 ayat 1, serta terdapat di Kitab Undang-undang Perdata pada Pasal 1372.

Ironisnya, dengan banyaknya pasal yang terkait dengan pencemaran nama baik ini tidak diikuti dengan definisi hukumnya yang jelas. Baik di Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Perdata, ataupun di Undang-undang tentang Informatika dan Tekhnologi Elektronik ini. Penjelasan seputar pencemaran nama baik masih buram, masih belum ada keterangan seperti apa definisinya, apa saja kategorinya, ataupun sanksinya. Kesemuanya hanya menjadi hak hakim. Adapun mengenai pemahaman yang hampir memiliki kedekatan dengan kasus pencemaran nama baik seperti fitnah ataupun bohong sudah ada ayat serta pasal yang mengaturnya sendiri. Sehingga dengan luasnya ruang interpretasi terhadap kasus ini, tentunya membuka peluang besar hakim untuk membuat keputusan yang asal. Ketidakadanya penjelasan yang terukur tentang aturan  pencemaran nama baik ini, seolah memang sengaja diciptakan sebagai alat arogansi pemerintah. Disebutkan hadits dari Buraidhoh apabila Rasulullah Saw. pernah berkata, “Hakim itu ada tiga, dua orang di neraka dan seorang lagi di surga. Seorang yang tahu kebenaran dan ia memutuskan dengannya, maka ia di surga; seorang yang tahu kebenaran, namun ia tidak memutuskan dengannya, maka ia di neraka; dan seorang yang tidak tahu kebenaran dan ia memutuskan untuk masyarakat dengan ketidaktahuan, maka ia di neraka.”

Pembedaan antara pencemaran nama baik dengan fitnah ataupun dusta, ditinjau dari sudut pandang Islam, sebenarnya terdapat keserupaan. Pencemaran nama baik di Islam disebut ghibah atau sesuatu yang nyata terjadi dilakukan oleh seseorang akan tetapi tidak etis untuk disebarluaskan. Sedangkan fitnah di dalam Islam adalah menyebarkan kabar buruk orang lain yang pada dasarnya sebuah kebohongan. Islam sendiri melihat dua kasus ini, antara ghibah dan fitnah, terdapat perbedaan di dalam hukumnya. Fitnah bisa masuk kategori kasus muamalah (perdata) dan bisa juga jinayah (pidana), dengan melihat bentuk fitnahnya. Sedangkan ghibah atau mencemarkan nama baik, di Islam masuk wilayah muamalah (perdata). Ghibah walaupun dilarang (dengan kategori hukum ringan), namun adakalanya juga diperbolehkan, dan bahkan bisa saja wajib.

Ghibah diperbolehkan jika yang melakukannya sebagai pihak yang terdzolimi oleh orang yang dighibahnya, dengan isi ghibah menyangkut kedzoliman orang tersebut. Ini sebagaimana tersebut dalam firman Allah Swt, Qs. Annisa: 148. Ghibah menjadi wajib, jika terdapat unsur dalam Qs. Annisa: 148, dengan keadaan yang memaksanya untuk melakukan itu. Keadaan memaksa di sini adalah adanya pemenuhan maqoshid asy-syariah yaitu melindungi agama, jiwa, harta, nasab, dan akal. Adapun ghibah dilarang apabila hanya ditujukan untuk menjatuhkan orang lain (mencemarkan nama baik orang lain) ataupun untuk bersendagurau.

Sampai di sini, dengan membandingkan sedikit pemahaman pencemaran nama baik di Islam, mustinya aturan tentang pencemaran nama baik tidak masuk di wilayah pidana, cukuplah dimasukan dalam hukum perdata sebagai kategori kesalahan ringan. Pun demikian, tentang pencemaran nama baik juga harus berdasar mekanisme yang jelas; definisinya, ukuran atau kategorinya, serta hukumannya. Sebagai penutup, semoga kita dijauhkan dari sikap yang melampui batas….

Sumber: http://hukum.kompasiana.com/2011/07/25/potret-kisah-prita-pasal-27-ayat-3-uuite-dalam-perpekstif-islam/

One response so far

One Response to “UU ITE Ancaman Serius Para Bloger”

  1. agungon 26 Mar 2012 at 4:25 pm

    ini memang benear2 pasal yang bertentangan dengan UUD 45 tentang kebebasan berpendapat dll, pemerintah indonesia seharusnya bercermin dan melihat kebelakang sebelum membuat uu baru

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

*