Dec 17 2009

Catatan UIINews 2009, Kebebasan Berekspresi dan Akses Informasi

Published by at 8:22 am under Tajuk

Tahun 2009 bagi Indonesia, termasuk kita yang bermukim di Yogyakarta adalah tahun penuh dinamika, khususnya di sektor kebebasan berekspresi. Kasus paling fenomenal adalah yang melibatkan Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga yang mengirim pesan elektronik (e-mail) terkait pelayanan rumah sakit berstandar internasional Omni, yang kemudian menyulut gugatan hingga pengadilan. Kasus yang berujung pada vonis perdata ini mengindikasikan bahwa kebebasan berekspresi belum sepenuhnya ada. Indonesia mungkin masih beruntung jika dibandingkan Thailand. Padahal Thai lebih tinggi derajat kebebasan persnya dibanding Indonesia.

Dua istilah, kebebasan berekspresi dan akses informasi merupakan satu paket apabila ruang publik (meminjam wacana Jurgen Habermas) yang sebenarnya ingin terwujud. Ekspresi yang bebas tanpa modal informasi akan sangat dangkal. Sementara jika telah terdistribusi suatu ekspresi baik secara konvensional maupun digital, tetapi akses informasinya masih minim, tidak terwujud manfaat dari kebebasan itu. Pada konteks lain, praktek berekspresi dan mengakses informasi memerlukan lingkungan yang sehat, kondusif, bebas dari kekerasan dan impunitas. Atas undangan dari Asia Media Forum, lembaga nirlaba yang berpusat di Nepal, UIINews berkesempatan untuk menelisik kondisi impunitas dan ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan pers di Thailand, pertengahan Desember 2009 ini.
Kebebasan berekspresi sejatinya dapat dipilah jadi dua. Pertama, yang bersifat langsung melalui berbagai pernyataan terbuka, demonstrasi (komunikasi langsung) interpersonal. Kedua, yang bersifat mediated atau termedia melalui media massa lokal hingga nasional. Tulisan, publikasi berita dan opini serta iklan layanan masyarakat termasuk dalam ranah ini. Masyarakat Indonesia terbiasa menggunakan dua saluran tersebut pasca reformasi 1998. Hal serupa juga terjadi di Thailand. Permasalahan utamanya adalah pada masih berjalannya penataan regulasi yang akan memperkuat dan melegitimasi kebebasan tersebut dan membangun budaya penyampaian informasi dan ekspresi yang sehat. Pada tahapan ini, ancaman impunitas masih menghantui, bahkan diprediksi marak tahun 2010 mendatang.

Thailand dapat menjadi model bagi penguatan regulasi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di satu sisi, dan bagaimana membangun kultur anti kekerasan terhadap kasus-kasus politik. Wacana dan gerakan untuk kebebasan berekspresi dan akses informasi publik jamaknya berbentukan dengan perilaku koruptif dan status quo rezim yang sedang berkuasa. Di tingkat ASEAN, gejala dan praktek impunitas makin menjadi 'musuh utama”, memerlukan revolusi kaum reformis. Aparat penegak hukum harus menjadi sorotan utama dalam setiap proses litigasi kasus. Untuk Indonesia, kasus Prita Mulyasari seperti disinggung diatas adalah kuncinya.

Bagaimana pada lingkup mikro, kampus UII? Kiranya perlu dilakukan audit terhadap media dan jalur aksses informasi ke-UII-an yang telah ada sepanjang tahun 2009. Secara kuantitatif apakah sudah tersedia secara memadai dan aksesibel bagi semua pihak? Secara kualitatif apakah telah terjadi interaksi yang memadai dan distribusi informasi berbasis pada kebebasan untuk menyampaikan ekspresi demi perbaikan dan kemajuan kampus tercinta? Momentum pemilihan Rektor yang mulai bergulir agaknya harus dijadikan model bagi “perayaan” kebebasan menyampaikan pendapat, hak untuk menyalurkan informasi dan kritik, sehingga pada saatnya kita menemukan figur pimpinan universitas yang terbuka dan mendorong keterbukaan, mengemban amanah untuk kemajuan kampus.

Dalam konteks penguatan kebebasan mengakses informasi di masyarakat, terhitung sejak Januari 2010, Prodi Ilmu Komunikasi dan Prodi Ilmu Hukum UII dengan support dari Yayasan Tifa Jakarta mendirikan Klinik. Klinik yang berpusat di kampus UII Demangan ini akan memberikan pelayanan, advokasi dan asistensi terhadap stakeholders terkait aksesibilitas informasi publik. Klinik yang beroperasi melibatkan mahasiswa ini menjadi model pertama yang dikembangkan perguruan tinggi di Indonesia. Maknanya, UII diharapkan akan menjadi leader sekaligus rujukan pengembangan hal serupa di kampus lain. Artinya juga, pembudayaan hak mengakses informasi masih dalam tahap “proyek pengadaan” (Masduki).

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

*